Indonesia Bicara - Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi
Masyarakat Sipil untuk Menghapus Hukuman Mati (HATI) mengecam eksekusi
mati terhadap gembong narkoba Adami Wilson alias Abu. Namun, dilain
pihak hukuman mati dinilai layak dilaksanakan, khususnya kepada gembong
narkotika, karena barang haram tersebut dapat merusak peradaban
generasi.
Kordinator Tim Pembela Muslim (TPM) Achmad Michdan saat
berbincang dengan detikcom, Sabtu (16/3/2013) menyatakan, pro-kontra
mengenai hukuman mati kerap muncul. Terlebih lagi, pihak yang menolak
eksekusi mati tersebut bertentang dengan hak hidup seseorang. Alasan
lain menyebutkan, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa seseorang.
"Bukan
artinya hak hidup itu sama sekali tidak bisa disentuh, kalau dia memang
melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, misalnya semacam
kejahatan extra ordinary crime narkotika yang dapat merusak peradaban
manusia, wajar saja hukuman mati diberlakukan," ujar Michdan.
Namun
demikian, eksekusi harus tetap berpedoman dan mengikuti sistematika
alur hukum yang telah dirancang, singkat kata berdasarkan putusan dan
keyakinan majelis hakim.
"Selagi ada bukti dan melalui putusan
pengadilan tidak masalah. Asalkan orang tidak disiksa untuk mengaku
bersalah, itu yang tidak diperbolehkan," kata pengacara yang santer
mendampingi terdakwa teroris ini.
Dia berpandangan Indonesia bak
darurat narkoba. Indonesia menjadi sasaran empuk bandar dalam
mengedarkan barang haram tersebut. Dengan maraknya peredaran, maka
bandar membunuh generasi dan korban penyalahguna narkoba secara
perlahan.
"Bandar juga membunuh orang, seperti genosida, dia membunuh banyak orang secara perlahan," paparnya.
Michdan
menambahkan, pembahasan mengenai HAM di Indonesia begitu banyak.
Terdapat 10 bab yang membahas mengenai HAM dalam konstitusi negara. "Di
negara lain tidak sebanyak itu, hanya di kita yang mencapai 10 bab
mengenai HAM," jelasnya.
"Di konstitusi kita diperbolehkan hukuman mati, yang penting itu berdasarkan undang-undang," imbuh Michdan.
Anggota
HATI yang juga Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak
Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, menyatakan kecamannya menyusul
eksekusi mati yang dilakukan kejaksaan terhadap napi kasus narkoba Adami
Wilson, WN Nigeria.
"Hukuman mati adalah pelanggaran hak untuk
hidup yang telah dijamin di dalam konstitusi Pasal 28 A juncto Pasal 281
yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak
tersebut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun,"
ujar anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Menghapus Hukuman Mati
(Koalisi HATI), Haris Azhar.
(ahy/ahy)dtc.com
No comments:
Post a Comment